Maluku Utara, creatormedia.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini disampaikan oleh Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Ir. Leonard S. Ampung, MM, MT, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2026 di Provinsi Maluku Utara, Kamis (29/1/2026).
Rakornas yang mengusung tema “Optimalisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027” menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan nasional. Fokus utama kegiatan ini adalah sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pemenuhan belanja prioritas pelayanan dasar.
“Perencanaan dan penganggaran daerah harus benar-benar selaras dengan kebijakan nasional, berorientasi pada kinerja, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Leonard. Ia menambahkan, Pemprov Kalteng berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pengelolaan APBD yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung pencapaian program prioritas nasional dan visi Asta Cita Presiden.
Rakornas Keuangan Daerah 2026 yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri oleh para kepala daerah, sekretaris daerah, serta pejabat pengelola keuangan daerah se-Indonesia.
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng berharap kualitas pengelolaan APBD semakin meningkat, ketepatan waktu penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat terjaga, serta setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.(Red)
About the Author
