Jakarta, creatormedia.id – Gubernur Kalimantan Tengah melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta mendukung program ketahanan pangan nasional.
Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan bahwa tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh kawasan hutan, yakni sekitar 81 persen, sementara 19 persen sisanya merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga. “Posisi APL sangat vital sebagai buffer zone bagi perlindungan kawasan hutan utama. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dan optimalisasi penggunaan anggaran pusat untuk mendukung infrastruktur di zona tersebut,” tegas Gubernur.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai langkah mendesak untuk menjaga kualitas dan kuantitas air. Upaya ini diharapkan dapat mencegah banjir di musim penghujan sekaligus menjaga kebasahan lahan gambut saat kemarau, yang merupakan kunci utama pencegahan Karhutla.
Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyambut baik usulan strategis tersebut. “Kementerian mendukung penuh optimalisasi DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan. Kolaborasi erat antara pusat dan daerah menjadi kunci keberlanjutan ekosistem,” ujar Menteri Kehutanan.
Pertemuan ini juga menegaskan komitmen Kalimantan Tengah untuk menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional, sebagaimana mandat yang diberikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas PUPR Prov. Kalteng Juni Gultom, serta Kepala BKAD Prov. Kalteng Safiri.(Red)
About the Author
