Kuala Kapuas, creatormedia.id – Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Kick Off Meeting Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas dan dihadiri oleh Asisten II Sekretariat Daerah, Kusmiati, mewakili Sekretaris Daerah, bersama perangkat daerah terkait serta undangan lainnya, Kamis (5/2/2026).
Dalam arahannya, Kusmiati menegaskan bahwa evaluasi KLA merupakan instrumen penting untuk mengukur komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan hak serta perlindungan anak secara terintegrasi. “Evaluasi Kabupaten Layak Anak bukan hanya sekadar penilaian administratif, tetapi refleksi dari komitmen bersama menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi anak. Pemerintah Kabupaten Kapuas siap mendukung seluruh tahapan evaluasi dengan melibatkan lintas sektor,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kusmiati menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah, dunia usaha, masyarakat, media, serta seluruh pemangku kepentingan. Ia mendorong agar data dukung dilengkapi sesuai indikator yang ditetapkan sehingga kebijakan dan program benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Kapuas.
Kabupaten Layak Anak sendiri merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Indikator penilaian KLA mencakup lima klaster utama:
- Hak sipil dan kebebasan
- Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
- Perlindungan khusus
Selain itu, penilaian juga mencakup penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran daerah terhadap program ramah anak.
Melalui kegiatan kick off meeting ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan ramah anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(Red)
