Palangka Raya, creatormedia.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi meluncurkan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dalam acara yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jum’at (20/2/2026).
Peluncuran dilakukan langsung oleh Gubernur H. Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menegaskan bahwa KHBS bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen nyata pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
“Melalui kartu ini, kami ingin memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalteng, terutama masyarakat kecil dan di pedalaman, agar bisa sekolah, kuliah, berobat, terpenuhi pangannya, dan berdaya ekonominya,” ujar Gubernur.
Meskipun APBD Provinsi Kalteng tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dari Rp10,3 triliun menjadi Rp5,4 triliun, Pemprov tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. KHBS menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi dan misi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pelaksanaan KHBS akan terus dievaluasi melalui sistem digital terintegrasi yang memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan mencegah penerima ganda. Data penerima manfaat mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan setiap triwulan.
Distribusi KHBS ditargetkan menjangkau 279.434 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga akhir Februari 2026, dengan dukungan relawan dari TKSK, PSM, PKH, dan pendamping desa. Selain itu, peluncuran KHBS dirangkai dengan pelepasan bantuan pangan ke 14 kabupaten/kota sebagai langkah strategis pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Turut hadir dalam acara ini jajaran Forkopimda, Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng, kepala perangkat daerah, perwakilan perguruan tinggi, serta relawan Huma Betang.
Kartu Huma Betang Sejahtera merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, pangan, dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.(Red)
