Palangka Raya, creatormedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah kembali menyoroti penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mengusulkan agar Dinas Ketahanan Pangan dievaluasi secara serius karena dianggap tidak lagi efektif dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Bambang, sejumlah fungsi Dinas Ketahanan Pangan selama ini lebih banyak diambil alih oleh OPD teknis lain, seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, serta sektor perikanan. Ia menilai keberadaan dinas tersebut justru menimbulkan tumpang tindih program, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas.
“Setiap dinas teknis sudah memiliki program untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik di bidang pertanian, peternakan maupun perikanan. Karena itu, menurut saya tidak perlu digabung, lebih baik dihapus saja,” tegas Bambang, Jum’at (19/6/2026).
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran dan kewenangan membuat Dinas Ketahanan Pangan sulit menjalankan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi terhadap keberadaan OPD tersebut.
DPRD Kalteng berharap penataan OPD dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga program pembangunan di bidang ketahanan pangan tetap berjalan optimal melalui dinas teknis yang relevan.(Red)
