Palangka Raya, creatormedia.id – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Asdy Narang, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 perlu dikaji secara menyeluruh.
APBD Kalteng yang sebelumnya berada di kisaran lebih dari Rp10 triliun, kini turun signifikan menjadi sekitar Rp5,4 triliun. Menurut Asdy, kondisi ini berpotensi memengaruhi pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah, khususnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
“Aspek geografis Kalimantan Tengah yang luas, akses antarwilayah yang terbatas, serta kebutuhan pembangunan di berbagai kabupaten harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan anggaran. Pemangkasan tanpa memperhatikan kondisi riil dapat memperlambat pemerataan pembangunan,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Ia menekankan bahwa sejumlah wilayah masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk menunjang konektivitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah diingatkan agar menetapkan prioritas secara cermat dan terukur.
Selain itu, DPRD Kalteng berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan agar setiap rupiah anggaran dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dengan anggaran terbatas, pengawasan harus semakin ketat. Kami akan memastikan penggunaannya tepat sasaran dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Asdy.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas pembangunan, khususnya proyek infrastruktur, agar dirancang untuk jangka panjang dan tidak cepat mengalami kerusakan. “Kita ingin pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar tambal sulam. Harapannya, kebijakan anggaran ke depan lebih berpihak pada kebutuhan riil daerah,” pungkasnya.(Red)
About the Author
